Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan sektor pendidikan. Hal itu mengemuka dalam pertemuan delegasi Provinsi Riau yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Dr Syahrial Abdi, dengan jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI di Gedung E Kemendikdasmen RI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Pertemuan tersebut dipimpin langsung Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen RI, Gogot Suharwoto. Turut hadir Inspektur Jenderal Kemendikdasmen RI Faisal Syahrul, serta perwakilan dari Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen RI.

Dalam pertemuan itu, sejumlah isu strategis pendidikan di Riau dibahas, mulai dari program revitalisasi sekolah, pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), status lahan sekolah, digitalisasi pendidikan, nasib guru non-ASN, hingga perlindungan hukum dalam pelaksanaan program pendidikan.

Terkait program revitalisasi sekolah Tahun 2025 lalu, ada 439 sekolah yang direvitalisasi di Riau, mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Khusus tingkat SMA ada 45 SMA yang direvitalisasi dan juga 45 SMK, termasuk 1 pembangunan USB SMA di Kemuning Inhil dan 1 USB SLB di Pagaran Tapah Darussalam Rohul.

Untuk tahun 2026, Kemendikdasmen RI sesuai arahan Bapak Presiden memasang target hingga 71 ribu sekolah yang harus direvitalisasi. Sehingga untuk Provinsi Riau, diharapkan bisa menjangkau lebih dari dua kali lipat dari tahun 2025. Jika tahun 2025 ada 439 sekolah, maka tahun 2026 diharapkan bisa menjangkau 900-an sekolah yang direvitalisasi.

Lanjutnya, terkait Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), di Riau ada beberapa kabupaten/kota yang telah mengusulkan, yakni Pekanbaru, Inhil, Siak dan Kepulauan Meranti.