Tanggal: 05 Nov 2019 | Jam: 02:38:37

Tahun Depan Sekolah SMA/SMK Negeri di Riau Gratis, Pungutan Komite Dilarang



Gebernur Riau (Gubri) Syamsuar memastikan tahun depan program sekolah gratis untuk SMA/SMK negeri di Riau bisa dijalankan.

"Tahun depan Insya Allah sekolah gratis untuk SMA/SMK negeri berjalan," ujar Gubri Syamsuar kepada CAKAPLAH.com, Selasa (5/11/2019).

Dia mengatakan, program tersebut untuk membantu anak-anak Riau yang kurang mampu. Sebab masih banyak anak-anak yang tidak bisa membeli pakaian seragam sekolah.

"Tentu ini menjadi problem, dan ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) kami. Sebab banyak anak putus sekolah karena tidak mampu bayar uang sekolah. Jadi ini memang harus menjadi prioritas tahun depan," ujarnya.

"Yang jelas yang berkaitan dengan pendidikan SMA/SMK negeri tahun depan tidak ada biaya lagi," sambung mantan Bupati Siak dua periode ini.

Disinggung soal uang komite yang selama ini menjadi persoalan di sekolah, Syamsuar menyatakan terkait uang komite tersebut nanti diganti uang pemerintah daerah.

"Jadi nanti dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ditambah lagi untuk menutupi itu (uang komite), supaya nanti tidak memberatkan sekolah," cakapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Riau Ridyanto menyatakan, untuk pungutan uang komite dipastikan saat ini tidak ada lagi, setelah pihaknya mengeluarkan surat edaran melarang sekolah memungut uang komite.

"Jangankan tahun depan, sejak saya keluarkan surat edaran beberapa bulan lalu tidak ada lagi sekolah yang memungut uang komite. Ini agar sekolah tak kaget lagi jika kebijakan itu diterapkan tahun depan," katanya.

Sebab menurutnya, Gubernur Riau sudah menegaskan tahun depan tidak ada lagi namanya pungutan atau bebas pungutan (zero).

"Karena kalau sudah Perda 12 tahun wajib belajar, maka semua sudah ditanggung oleh pemerintah, seperti wajib belajar 9 tahun," tegasnya.

Meski biaya sekolah ditanggung pemerintah, lanjut dia, namun pihaknya tak melarang jika ada orang tua peserta didik yang ingin menyumbang, karena di Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 diperbolehkan.

"Tapi yang diperlukan dipahami bukan sekolah yang minta ke peserta didik, tapi komite yang minta ke orang tua peserta didik. Kalau ada sekolah yang minta ke siswa lapor ke saya, akan saya panggil kepala sekolahnya," cakapnya.

Berita Lainnya

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Provinsi Riau

Tanggal: 23 Jul 2018

Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP tingkat provinsi Riau tahun 2018 merupakan salah satu sarana peningkatan mutu wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas), dan merupakan...


Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi Tahun 2018

Tanggal: 24 Apr 2018

Dinas pendidikan Provinsi Riau melalui bidang Pendidikan Khusus & Pendidikan Layanan Khusus membuka secara resmi kegiatan Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi Se-Provinsi Riau Tahun 2018...


Kontingen Tak Sabar Tunjukkan Piala Kemenangan

Tanggal: 01 Sep 2018

PENYAMBUTAN KEPULANGAN KONTINGEN FLS2N SD & SMP TINGKAT NASIONAL 2018 Kontingen FLS2N SD dan SMP Tingkat Nasional tahun 2018 asal Riau tiba malam ini (1/9/2018) di Bandara SSQ...


SMAN 7 PEKANBARU PERINGATI HSPN

Tanggal: 06 Mar 2018

SMAN 7 Pekanbaru melaksanakan berbagai kegiatan peduli lingkungan sekitar. Dimana kegiatan tersebut demi terus menciptakan tempat belajar yang bersih dan mengedukasi siswa/i. Kepala SMAN 7...


AGENDA KEPALA DINAS

Copyright ©2019 IT Dinas Pendidikan Provinsi Riau